PENDAPATAN NASIONAL

Tujuan Pembelajaran:

-          Siswa dapat memahami mengenai pendapatan nasional dan konsepnya

-          Siswa dapat memahami mengenai metode perhitungan pendapatan nasional

Pendapatan Nasional

A.      Pengertian Pendapatan Nasional

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Jika keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dihitung, akan diperoleh produk nasional atau pendapatan nasional. Istilah yang paling sering dipakai untuk menerangkan konsep pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, pendapatan nasional adalah keseluruhan pendapatan masyarakat yang diterima oleh perekonomian suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Istilah pendapatan nasional yang hingga sekarang dipakai adalah suatu istilah yang umum dan luas.
Pendapatan nasional dapat didefinisikan dengan tiga cara, yaitu sebagai

berikut.

1.      Nilai seluruh produk (barang dan jasa) yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.

2.      Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.

3.      Jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.

B.     Konsep Pendapatan Nasional

1.      Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam waktu satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Jika Anda ingin menentukan besarnya PDB Indonesia, berarti harus menghitung jumlahbarang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh warga negara, tetapi tidak mengikutsertakan nilai barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. PDB dikenal di tingkat nasional. Adapun di tingkat regional dikenal istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh   masyarakat di satu wilayah (region), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Seperti halnya PDB, PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan besarnya nilai tambah yang diperoleh dari berbagai aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Besar kecilnya PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota sangat ditentukan oleh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, tidak heran, jika perolehan PDRB di tiap daerah akan bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah. PDRB Provinsi DKI Jakarta, tentunya akan berbeda dengan PDRB Nanggroe Aceh Darussalam atau Papua. Begitu pun PDRB Kota Bandung tentu akan berbeda dengan PDRB Kota Surabaya.

2.      Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap warga negara dalam jangka waktu satu tahun, termasuk nilai barang dan jasa warga negara tersebut yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Jadi, jika Anda ingin mengetahui PNB Indonesia, berarti Anda harus menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia (baik di Indonesia maupun di luar negeri),
tetapi tidak mengikut sertakan nilai barang dan jasa atau pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia. Pendapatan faktor-faktor produksi luar negeri yang ada dalam suatu perekonomian dinotasikan sebagai FPLN, sedangkan faktor-faktor produksi di dalam negeri dinotasikan sebagai FPDN. PNB dapat dirumuskan sebagai berikut. PNB = PDB – (FPLN – FPDN)

Selisih antara FPLN dan FPDN adalah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri (net factor income from abroad, selanjutnya disingkat FPNLN).

Jadi, PNB = PDB – FPNLN

Pada umumnya, untuk negara berkembang nilai PDB lebih besar dari nilai PNB. Hal ini disebabkan penanaman modal asing di negara tersebut lebih besar dengan hasil produk warga negaranya di luar negeri. Oleh karena itu, bagi negara berkembang umumnya PDB lebih banyak digunakan dibandingkan PNB.

3.      Produk Nasional Neto (Net National Product)

Produk Nasional Neto (PNN) diperoleh dari Produk Nasional Bruto (PNB) dikurangi dengan penyusutan barang modal (capital goods). Karena nilai PNB merupakan nilai kotor, untuk mendapatkan nilai bersihnya harus dikeluarkan depresiasinya. Hal ini disebabkan di dalam PNB, investasi yang dipakai adalah investasi kotor, yaitu jumlah investasi yang ditanam. Selain depresiasi tidak termasuk ke dalam transaksi ekonomi,
depresiasi atau penyusutan barang modal juga sudah disyaratkan dalam sistem akuntansi. Jadi, PNN = PNB – Depresiasi

4.      Pendapatan Nasional Neto (Net National Income)

Pendapatan Nasional Neto adalah pendapatan seluruh warga negara sebagai balas jasa semua faktor produksi yang digunakan. Untuk mendapatkan pendapatan nasional, harus mengurangi Produk Nasional Neto (PNN) dengan pajak tidak langsung dan menambahkan dengan subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena bukan merupakan balas jasa faktor produksi. Adapun subsidi harus ditambahkan karena merupakan balas jasa faktor produksi.

Pendapatan Nasional Neto disebut juga sebagai Pendapatan Nasional (PN).

Jadi, PN = PNN – Pajak tidak langsung + Subsidi

5.      Pendapatan Personal (Personal Income)

Pendapatan Personal/ (PP) adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak-hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi. Ternyata tidak seluruh pendapatan nasional diterima oleh rumah tangga. Untuk memperoleh pendapatan personal, laba perusahaan yang tidak dibagikan atau laba ditahan (LDT) harus dikurangkan, sebab laba ditahan merupakan hak perusahaan. Selain itu, Pembayaran Asuransi Sosial (PAS) juga harus dikurangkan.

Kedua pengurangan tersebut belum mencerminkan pendapatan personal yang sebenarnya, karena pendapatan personal bukan merupakan pendapatan pribadi masing-masing, melainkan kumpulan dari masyarakat. Dalam pendapatan personal juga harus ditambahkanPendapatan Bunga yang diterima oleh Pemerintah dan Konsumen (PBPK) dan Pendapatan Non-Balas Jasa (PNBJ), seperti transfer uang kepada seseorang.

Jadi, PP = PN – LDT – PAS + PBPK + PNBJ

6.      Pendapatan Disposabel (Disposable Income)

Pendapatan Disposabel adalah pendapatan yang secara riil berada di tangan konsumen dan siap untuk dibelanjakan atau ditabung. Besarnya pendapatan disposabel adalah pendapatan personal dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan perorangan.

Semua jenis pajak, iuran asuransi, dan laba ditahan merupakan pengurangan terhadap turunan perhitungan pendapatan nasional. Pengurangan tersebut karena semua jenis pajak, iuran, dan laba ditahan merupakan jenis pengeluaran pendapatan (semua rumah tangga) untuk konsumsi yang tidak langsung digunakan sama sekali oleh orang atau pihak yang mengeluarkan pendapatan.

C.  Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Ada tiga metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan
nasional, antara lain pendekatan produksi (production approach), pendekatan pendapatan (income approach), dan pendekatan pengeluaran (expenditure approach).

1.      Pendekatan Produksi (Production Approach)

Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai tambah (value added). Oleh karena itu, dalam perhitungan pendekatan produksi, hanya mencakup perhitungan nilai tambah di setiap lahan produksi. Jadi, perhitungan bukan menggunakan produksi bahan mentah, setengah jadi, dan barang baku yang berasal dari luar negeri. Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah (value added) dari semua sektor produksi selama satu periode tertentu (biasanya
dalam satu tahun).

Nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi (nilai output) dan nilai biaya antara (nilai input), yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.

Berdasarkan ISIC (International Standard Industrial Classification) perekonomian Indonesia dibagi ke dalam sebelas sektor. Sektor-sektor tersebut kemudian disederhanakan lagi menjadi sembilan sektor, yaitu:

a.  pertanian, peternakan, kehutananan, dan perikanan;

b.  pertambangan dan penggalian;

c.  industri manufaktur;

d. listrik, gas, dan air bersih;

e.  bangunan;

f.   perdagangan, hotel dan restoran;

g.  pengangkutan dan komunikasi;

h.  keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;

i.    jasa-jasa.

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Y = (Q_1 × P_1 ) + (Q_2 × P_2 ) + (Q_3 × P_3 ) + ... + (Q_n × P_n )

Keterangan :
Y = Pendapatan Nasional
Q_1 , Q_2 , Q_3 , dan Q_n  = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n
P_1 , P_2 , P_3 , dan P_n  = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

Contoh :
              Seandainya seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya, langkah pertama yang dilakukan adalah membeli kapas dari para petani dengan harga Rp300,00. Pengusaha pabrik akan mengolah kapas menjadi benang dengan biaya Rp400,00. Para pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya Rp600,00. Kain tersebut masuk ke pabrik garmen untuk diproduksi menjadi pakaian jadi dengan
biaya sebesar Rp800,00. Seterusnya, pakaian jadi tersebut dijual kepada pedagang di pasar dengan harga Rp1.000,00. Ilustrasi di atas terlihat dalam Tabel 1.

              Untuk menghindari perhitungan ganda (double-counting), nilai PDB dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah setiap sektor (bukan pada nilai outputnya). Hasil perhitungan pendapatan nasional (PDB) dengan metode produksi, terlihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. PDB Indonesia berdasar kan Harga Berlaku Tahun 2003

              Data Tabel 2, menunjukan bahwa perekonomian Indonesia terbagi ke dalam sembilan sektor, yang sebenarnya terbagi lagi ke dalam beberapa subsektor. Angka-angka dalam Tabel 2. menunjukkan besarnya nilai tambah setiap sektor ekonomi di Indonesia.

2.      Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat balas jasa bruto (belum dikurangi pajak) dari faktor produksi yang dipakai. Perhitungan dengan pendekatan pendapatan akan memberikan hasil yang lebih realistis. Namun, dalam kenyataannya tidak terealisasi karena sulitnya menentukan pandapatan masyarakat yang sebenarnya.

Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat (pemilik faktor produksi) sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi yaitu sebagai berikut.
 1. Upah/gaji (w) = balas jasa pemilik tenaga kerja
 2. Bunga (i) = balas jasa pemilik modal
 3. Sewa (r) = balas jasa pemilik anah
 4. Keuntungan (p) = laba pengusaha.
Total balas jasa atas seluruh faktor produksi tersebut disebut pendapatan nasional (PN).
Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut: PN = w + i + r + p

Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, terlihat dalam Tabel 3.
Tabel 3. Pendapatan Nasional Indonesia pada 1994 (dalam miliar dolar AS)

3.      Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan pemerintah) dalam suatu negara. Dapat dituliskan sebagai berikut.
 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C).
 2. Pengeluaran konsumsi pemerintah (G).
 3. Investasi domestik bruto (I).
 4. Ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor (X–M).
Secara matematis dituliskan sebagai berikut. PN = C + G + I + (X–M)

Data _pendapatan nasional_ Indonesia berdasarkan pendekatan pengeluaran
dapat dilihat dalam Tabel 4. berikut. Tabel 4. Perkembangan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran tahun 1999-2002 (dalam triliun rupiah)

Data perhitungan pendapatan nasional (PDB) Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran, terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. PDB, PNB dan Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2001 dan 2002 Menurut Harga Konstan 1993 (triliun rupiah)

Dengan menggunakan metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan,
dan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional (PDB) dapat ditentukan berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDB yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku disebut PDB nominal. Nilai PDB dengan harga berlaku dapat memberi hasil yang kurang tepat karena adanya pengaruh kenaikan harga-harga (inflasi). Jika nilai PDB dihitung
berdasarkan harga konstan disebut PDB riil atau PDB aktual. Untuk memperoleh PDB harga konstan harus ditentukan tahun dasar terlebih dahulu, yaitu tahun ketika perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga harga-harga tetap stabil atau konstan. Nilai PDB yang dihitung berdasarkan harga konstan akan memberikan hasil yang lebih akurat sehingga lebih banyak dipakai dalam analisis ekonomi. Selain kedua jenis PDB, ukuran pendapatan nasional lainnya adalah PDB potensial, yaitu nilai produksi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu perekonomian di dalam negeri tanpa menaikkan tingkat harga.

D.    Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut.

1.      Mengetahui dan Menganalisis Struktur Perekonomian Negara

Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara
termasuk kategori negara industri atau negara agraris. Selanjutnya, hasil dari perhitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk menentukan ke mana perekonomian bergerak, berapa laju kecepatan geraknya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu sasaran.

2.      Membandingkan Perekonomian Antardaerah atau Antarnegara

Perhitungan pendapatan nasional dapat juga digunakan untuk membandingkan
perekonomian suatu daerah dengan daerah lain (baik antarprovinsi di dalam suatu negara maupun antarnegara).

3.      Membandingkan Perekonomian dari Setiap Periode

Dengan membandingkan pendapatan nasional setiap waktu dari tahun ke tahun, dapat memberi keterangan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam perekonomian, apakah ada perubahan struktur atau tidak, dan dihubungkan dengan jumlah penduduk apakah terdapat kenaikan atau penurunan dalam pendapatan per kapita.

4.      Merumuskan Kebijakan Pemerintah

Perhitungan pendapatan nasional berguna untuk membantu dalam merumuskan
kebijakan pemerintah. Seandainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, perhitungan pendapatan nasional inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu acuannya. Dari satu periode ke periode lainnya, tingkat harga berbagai barang dan jasa akan selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut biasanya berupa kenaikan harga-harga atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan nama inflasi. Untuk dapat menentukan perubahan harga ratarata pada suatu periode tertentu diguna kan indeks harga.

Pendapatan per Kapita (Income per Capita)

              Konsep pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional (biasanya dalam PDB) dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Semakin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan angka PDB per kapita untuk menyusun kategori tingkat
kemakmuran suatu negara. Berdasarkan standar tahun 1992, sebuah negara dikatakan miskin, jika PDB per kapitanya lebih kecil dari US$450. Berdasarkan standar tersebut, sebagian besar negara-negara di dunia adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur, jika PDB per kapitanya lebih besar dari US$8.000.
              Dengan menggunakan standar tersebut, hanya sebagian kecil negara di dunia yang dianggap kaya/makmur. Negara-negara tersebut umumnya terdapat di Eropa Barat dan Amerika Utara. Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2001 telah mengelompokkan negara-negara di seluruh dunia menjadi lima kelompok berdasarkan pendapatan per kapitanya, yaitu:

1.      Kelompok negara berpendapatan rendah (low-income economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita US$520 atau kurang.

2.      Kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lowermiddle income economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$1.740.

3.      Kelompok negara berpendapatan menengah (middle-income economies) yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$  2.990.

4.       Kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$ 4.870.

5.      Kelompok negara berpendapatan tinggi (high-income economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$ 25.480.

Indonesia pernah termasuk salah satu negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Hal tersebut didasarkan atas laporan Bappenas yang menunjukkan bahwa pada 1995, PNB per kapita Indonesia mencapai US$1.023. Kemudian meningkat menjadi US$1.055 dan US$1.088 pada 1996 dan 1997. Namun, berdasarkan laporan Bank Dunia, pada 2005 Indonesia memiliki PNB per kapita sebesar US$3.700 yang menempatkan
Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan rendah berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut.

Perbandingan Pendapatan Nasional dengan Negara Lain
              Adanya kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita
biasanya dipakai sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Baik PDB maupun pendapatan per kapita sebenarnya bukan merupakan ukuran yang ideal. Michael P. Todaro, seorang profesor ekonomi dari Universitas New York menyatakan bahwa pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan yang bias. Pendapatan per kapita misalnya, hanya merupakan konsep rata-rata, karena sama sekali tidak memberi indikasi bagaimana pendapatan nasional sebuah negara dibagikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, baik pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
              Walaupun demikian, kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan
per kapita tetap merupakan unsur penting dalam setiap program
pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Kenaikan
pendapatan per kapita dan tingginya kesejahteraan rakyat bukan merupakan
tujuan pembangunan yang harus dipisahkan, karena keduanya bisa
diwujudkan secara bersama-sama. Strategi pembangunan yang memadukan
antara pertumbuhan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan (redistribution with growth) pernah direkomendasikan oleh Bank Dunia pada era 1970-an terhadap negara-negara sedang berkembang.
              Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (antara 7%-8% per tahun)dan  rata-rata pendapatan per kapita yang meningkat setiap tahun. Indonesia pada masa Orde Baru pernah diprediksikan sebagai salah satu calon negara industri baru. Akan tetapi, akibat krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 kondisi perekonomian Indonesia terus memburuk dan
mengalami kemunduran.
              Sebagai perbandingan, Tabel 6. dan Tabel 7. menjelaskan perkembangan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia lainnya, sebelum dan pada masa krisis ekonomi.

Tabel 6. PDB Indonesia dan Beberapa Negara Asia

 Tabel 7. Pendapatan per Kapita Indonesia dan Beberapa Negara di Asia